Purbaya Tunda Pajak Marketplace, Ini Alasan dan Dampaknya bagi Penjual

Pada Intinya :

1. Rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace yang semula berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026 ditunda oleh Kementerian Keuangan. Keputusan ini menjadi kabar melegakan bagi banyak penjual online yang sedang berusaha mempertahankan penjualan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat

2. Accurate Online dapat membantu bisnis mengelola transaksi penjualan, stok, perpajakan, kas dan bank, hingga laporan keuangan dalam satu sistem berbasis cloud. Data yang saling terhubung membuat pengelolaan bisnis menjadi lebih praktis, terkontrol, dan mudah dianalisis kapan saja

Rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace yang semula berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026 ditunda oleh Kementerian Keuangan. Keputusan ini menjadi kabar melegakan bagi banyak penjual online yang sedang berusaha mempertahankan penjualan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat.

Alasan Pemerintah Menunda Pajak Marketplace

1. Kondisi Ekonomi Belum Dianggap Cukup Kuat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 sebesar 5,29% belum cukup menjadi satu-satunya dasar untuk menjalankan kebijakan pajak marketplace.

Pemerintah masih ingin melihat perkembangan indikator lainnya, termasuk tingkat kepercayaan konsumen, aktivitas pembelian ritel, serta kondisi daya beli masyarakat. Penundaan diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan sampai kondisi ekonomi menunjukkan perbaikan yang lebih kuat.

Baca Juga : Accurate Online: Solusi Manajemen Gudang dan Data Stok Terpusat dalam Satu Sistem

2. Aturan Penundaan dan Pengembalian Dana Disiapkan

Kementerian Keuangan akan menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penundaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga berencana menyusun mekanisme pengembalian dana bagi pedagang yang telanjur mengalami pemungutan pajak.

Penangguhan ini hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan digital dalam negeri. Sementara itu, sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak Penundaan bagi Penjual Online

1. Memberikan Ruang untuk Menjaga Arus Kas

Bagi pedagang marketplace, penundaan ini dapat memberikan ruang tambahan untuk menjaga arus kas. Dana usaha dapat digunakan untuk membeli persediaan, membayar biaya operasional, atau memperkuat promosi agar penjualan tetap berjalan.

2. Kewajiban Pajak Tidak Sepenuhnya Hilang

Penjual perlu memahami bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Aturan tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan PPh melalui marketplace yang telah ditunjuk.

Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari omzet. Pungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun juga tidak dipungut, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan yang dipersyaratkan.

Catatan Transaksi Tetap Harus Disiapkan

Penundaan pajak marketplace sebaiknya dimanfaatkan untuk merapikan data penjualan, biaya, persediaan, dan arus kas. Pembukuan yang tertib membantu pemilik usaha memahami kondisi bisnis sekaligus mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan berikutnya.

Accurate Online dapat membantu bisnis mengelola transaksi penjualan, stok, perpajakan, kas dan bank, hingga laporan keuangan dalam satu sistem berbasis cloud. Data yang saling terhubung membuat pengelolaan bisnis menjadi lebih praktis, terkontrol, dan mudah dianalisis kapan saja.

Akuntansiusaha.id mitra resmi penjualan Accurate online dengan tim expert berpengalaman respon cepat dan ramah dalam pelayanan

KLIK DISINI Untuk langganan Accurate