UU Ketenagakerjaan Terbaru Batasi Outsourcing, Apa Dampaknya bagi Perusahaan?

Pada Intinya :

1. Berdasarkan Pasal 95, perusahaan hanya diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi

2. Di tengah perubahan aturan ketenagakerjaan, perusahaan juga perlu memiliki sistem pencatatan keuangan yang terorganisasi. Salah satunya dengan menggunakan Accurate Online, software akuntansi berbasis cloud yang membantu mengelola transaksi bisnis

Pemerintah resmi memperketat aturan penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 ini membawa perubahan penting bagi perusahaan, terutama dalam menentukan jenis pekerjaan yang boleh diserahkan kepada pihak ketiga.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan aturan baru ini, perusahaan tidak lagi bebas mengalihdayakan seluruh kegiatan operasionalnya.

Jenis Pekerjaan Outsourcing yang Diperbolehkan

Berdasarkan Pasal 95, perusahaan hanya diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Beberapa bidang pekerjaan yang diperbolehkan meliputi:

– Jasa kebersihan: Pelayanan kebersihan lingkungan dan fasilitas perusahaan.

– Penyediaan makanan: Layanan konsumsi bagi pekerja atau buruh.

– Tenaga pengamanan: Penyediaan petugas keamanan atau satuan pengamanan.

– Penyediaan angkutan: Layanan transportasi bagi pekerja.

Perjanjian kerja sama outsourcing juga wajib dibuat secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki kepastian hukum.

Baca Juga : SOP Gudang: Pengertian, Fungsi, dan Cara Menyusunnya dengan Benar

Apa Dampaknya bagi Perusahaan?

Perubahan regulasi ini membuat perusahaan perlu mengevaluasi kembali sistem penggunaan tenaga kerja agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

1. Status Hubungan Kerja Bisa Berubah

Pasal 98 mengatur bahwa apabila pekerja outsourcing digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerja beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan demi hukum.

2. Perlindungan Hak Pekerja Lebih Diperhatikan

Pasal 99 mewajibkan perusahaan outsourcing memenuhi hak pekerja, mulai dari pembayaran upah, jaminan sosial, kesejahteraan, hingga perlindungan hubungan industrial.

3. Administrasi dan Biaya Tenaga Kerja Perlu Dievaluasi

Perusahaan perlu menata kembali kontrak kerja, struktur upah, masa kerja, serta anggaran tenaga kerja. Pencatatan yang kurang teratur dapat menyulitkan perusahaan ketika melakukan evaluasi biaya operasional.

Kelola Biaya Tenaga Kerja Lebih Mudah dengan Accurate Online

Di tengah perubahan aturan ketenagakerjaan, perusahaan juga perlu memiliki sistem pencatatan keuangan yang terorganisasi. Salah satunya dengan menggunakan Accurate Online, software akuntansi berbasis cloud yang membantu mengelola transaksi bisnis.

Melalui fitur pencatatan gaji, perusahaan dapat mencatat beban gaji, tunjangan, dan potongan karyawan ke dalam pembukuan. Transaksi tersebut juga dapat terhubung dengan jurnal akuntansi dan laporan keuangan sehingga pengeluaran tenaga kerja lebih mudah dipantau.

Dengan Accurate Online, perusahaan dapat mengontrol biaya operasional, mengevaluasi kondisi keuangan, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang lebih akurat.

Akuntansiusaha.id Mitra penjualan resmi Accurate